Paradoks Pertumbuhan Ekonomi, Potret Buram Perlindungan Anak di Maluku Utara

Oleh : Sity N. Abdullah

(Ketua Kopri PKC PMII Malut)

Provinsi Maluku Utara adalah sebuah wilayah kepulauan yang belakangan ini menduduki panggung utama ekonomi nasional berkat hilirisasi industri ekstraktif, momentum ini membawa pertanyaan mendasar: “Seberapa jauh lompatan angka pertumbuhan ekonomi daerah telah terkonversi menjadi perlindungan, kesejahteraan, dan ruang tumbuh yang aman bagi anak-anak di tingkat akar rumput?”

Setiap peringatan Hari Anak Nasional (HAN), panggung-panggung formalitas kerap dihiasi oleh senyuman anak-anak berpakaian adat dan pidato-pidato optimistis. Namun, di balik semarak seremoni tersebut, Hari Anak Nasional sejatinya adalah momentum evaluasi yang paling jujur.

​Slogan “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” membimbing kita untuk melihat pemenuhan hak anak bukan sekadar sebagai agenda rutin tahunan. Lebih dari itu, pemenuhan hak anak adalah parameter paling objektif dalam mengukur kualitas keberlanjutan pembangunan sebuah daerah.

​Bahkan di Maluku Utara juga kerap dipuji karena mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sangat tinggi. Namun demikian, dalam konteks pembangunan, tantangan utama daerah berkarakteristik kepulauan adalah mengatasi jurang ketimpangan (gap) antara kemajuan-kesejahtraan diatas angka dan realitas kehidupan masyarakat bawah.

Ketika kue pembangunan belum terdistribusi secara merata, anak-anak menjadi kelompok rentan yang paling awal dan paling dalam terdampak, dijadikan alat yang sering ditumbulkan.

​Berbagai persoalan anak yang terjadi di Maluku Utara hari ini saling berkaitan satu sama lain dalam sebuah rantai sebab-akibat yang kompleks seperti:

​Anomali Stunting dan Ketahanan Gizi Keluarga

​Sangat memprihatinkan ketika wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan mengalami lonjakan ekonomi masih mencatatkan angka prevalensi stunting sebesar 23,2% berada di atas rata-rata nasional. Di beberapa kawasan pesisir dan pedesaan, fenomena ini diperparah oleh inflasi lokal yang mengikis daya beli masyarakat terhadap bahan pangan bergizi.

Anak-anak dari keluarga kelas bawah terancam mengalami gangguan tumbuh kembang fisik dan kognitif sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bukan karena ketiadaan pangan di daerahnya, melainkan karena ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam mengakses gizi yang seimbang.