Tidak hanya itu, dugaan ketidaktransparanan juga mencuat pada pengadaan kloset. Dari sekitar 20 unit kloset yang dianggarkan untuk dibagikan kepada 20 rumah warga penerima manfaat, faktanya hanya sekitar 5 hingga 6 warga yang disebut menerima bantuan tersebut.
Sementara sisa kloset lainnya diduga masih ditampung di Kantor Desa tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait distribusinya.
“Yang dapat cuma beberapa orang saja. Sisanya katanya ada di kantor desa. Warga jadi bertanya-tanya sebenarnya bantuan ini untuk siapa,” ujarnya.
Warga menilai program WC pribadi tersebut tidak berjalan sesuai hasil Musdes dan diduga tidak dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat.
Bahkan, kondisi tersebut mulai menimbulkan kecurigaan terkait penggunaan anggaran desa dalam program tersebut.
Selain mempertanyakan kinerja pemerintah desa, warga juga menyoroti lemahnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai tidak maksimal mengawal program agar tepat sasaran dan sesuai hasil kesepakatan Musdes.
Masyarakat pun mendesak Bupati Halmahera Selatan segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Desa Ngute-ngute, Muin Abdurahim, apabila dugaan penyimpangan program tersebut terbukti benar.
“Kalau memang program desa tidak dijalankan sesuai hasil Musdes dan tidak transparan, Bupati Halsel harus segera copot Kepala Desa. Karena ini menyangkut hak masyarakat dan uang negara,” tegas sumber terpercaya Media ini.
Warga juga meminta Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan segera turun melakukan pemeriksaan langsung di lapangan guna memastikan realisasi program WC pribadi tersebut.
Tinggalkan Balasan