“Kalau pimpinan Puskesmas sendiri sudah mengakui bahwa pasien yang membutuhkan pertolongan tetap harus dilayani di luar jam kerja, lalu mengapa ada masyarakat yang mengaku datang membawa anak sakit tetapi justru pulang tanpa mendapatkan pertolongan? Ini harus dijawab secara terbuka,” kata Wahyudi.
DPD LIN Malut mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan Puskesmas Babang, termasuk mekanisme penanganan pasien di luar jam pelayanan rutin, ketersediaan petugas, pertolongan pertama serta prosedur rujukan pasien ke RSUD Labuha.
Lebih tegas, DPD LIN Malut meminta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, tidak tinggal diam. Wahyudi mendesak Bupati segera mengevaluasi jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas Babang.
“Kami mendesak Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba segera mengambil langkah tegas. Jika hasil evaluasi membuktikan adanya kelalaian, buruknya manajemen pelayanan atau ketidakmampuan pejabat terkait menjalankan fungsi pelayanan kesehatan, maka jangan ragu untuk mencopot Kepala Dinas Kesehatan Halsel dan Kepala Puskesmas Babang,” timpalnya.
Menurut Wahyudi, jabatan dalam pemerintahan bukan sekadar posisi administratif, tetapi melekat tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Karena itu, pejabat yang dinilai tidak mampu memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik harus berani dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang datang mencari pertolongan justru dipulangkan karena persoalan jam pelayanan. Pemerintah daerah harus hadir, bukan hanya ketika ada peresmian atau kegiatan seremonial, tetapi terutama ketika masyarakat membutuhkan pertolongan,” ujar Wahyudi.
DPD LIN Malut juga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan membuka secara transparan standar pelayanan Puskesmas Babang kepada masyarakat. Kejelasan mengenai jam pelayanan, mekanisme penanganan pasien setelah jam rutin, petugas yang berjaga serta prosedur rujukan harus diketahui publik agar tidak terjadi lagi kebingungan di lapangan.
“Kasus ini harus menjadi momentum untuk membenahi pelayanan kesehatan di Halsel. Jangan tunggu ada korban atau kejadian yang lebih buruk baru pemerintah bertindak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tandas Wahyudi mengakhiri.
***
Tinggalkan Balasan