SeOPMI Haltim dan Karang Taruna Tanure Soroti Sejumlah Persoalan yang Ditimbulkan PT Arumba Jaya Perkasa

Mimbarmalut.id — Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia (SeOPMI) Halmahera Timur (Haltim) bersama Karang Taruna Desa Tanure menyoroti sejumlah persoalan sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas operasional PT Arumba Jaya Perkasa.

Sorotan tersebut mencakup persoalan pencegahan abrasi, pengendalian debu, pemerataan rekrutmen tenaga kerja lokal, aktivitas tongkang, pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), hingga keterbukaan informasi terkait dampak lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

SeOPMI Haltim dan Karang Taruna Desa Tanure menilai berbagai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai keluhan biasa. Sebab, aktivitas perusahaan yang bersinggungan langsung dengan ruang hidup masyarakat harus diikuti dengan tanggung jawab sosial, perlindungan lingkungan, serta keterbukaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah proposal pencegahan abrasi dengan memanfaatkan limbah ban bekas sebagai salah satu alternatif mitigasi.

Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, proposal tersebut telah disampaikan kepada PT Arumba Jaya Perkasa, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut maupun keputusan perusahaan terhadap usulan tersebut.

Dalam pres rilis yang diterima media ini, SeOPMI Haltim dan Karang Taruna Desa Tanure mempertanyakan sikap perusahaan terhadap aspirasi tersebut.

Menurut mereka, ketika masyarakat telah menyampaikan usulan yang berkaitan langsung dengan perlindungan wilayah pesisir, maka perusahaan semestinya memberikan respons yang jelas, bukan membiarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian.

Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah pengendalian debu akibat aktivitas operasional perusahaan. Masyarakat mengaku telah berulang kali menyampaikan permohonan agar dilakukan penyiraman jalan kampung untuk mengurangi paparan debu di sekitar permukiman.

Bahkan, dari sekitar 100 permohonan yang disebut telah disampaikan selama perusahaan beroperasi, masyarakat mengklaim penyiraman baru dilakukan satu kali.