Alumni UMI Makassar itu juga meminta DPRD Halsel tidak sekadar mengeluarkan pernyataan atau menjadikan persoalan infrastruktur sebagai isu sesaat. DPRD harus turun langsung melihat kondisi jembatan, meminta penjelasan pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah terkait, serta memastikan penggunaan Dana Desa benar-benar dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi bangunan yang terlihat selesai, tetapi kenyataannya tidak bisa digunakan. DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Bupati juga harus mengambil tindakan, bukan membiarkan persoalan ini terus menjadi beban masyarakat,” katanya.
Ia berharap Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba segera mengambil langkah tegas dengan memanggil Kepala Desa Ngute-Ngute, mengevaluasi seluruh proses pembangunan, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait. Apabila terdapat persoalan teknis maupun dugaan penyimpangan anggaran, semuanya harus dibuka secara transparan agar tidak ada pihak yang berlindung dari tanggung jawab.
“Jangan sampai Dana Desa habis untuk membangun sesuatu yang akhirnya hanya menjadi monumen kegagalan. Masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang layak, bukan jembatan yang terbengkalai dan menjadi luka bagi kepentingan publik,” tutup Bahmi.
***
Tinggalkan Balasan