Mimbar Malut – Pengelolaan skema penarikan karcis parkir secara elektronik atau e-Parking di Kota Ternate kembali menuai kritik. Program yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Mochtar Hasim di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate itu dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, sejumlah titik yang sebelumnya menjadi sasaran penerapan skema tersebut dilapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Praktisi hukum sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Ternate. Menurutnya, kebijakan yang menggunakan anggaran dan membawa nama digitalisasi pelayanan publik tidak boleh berhenti pada peluncuran program dan publikasi semata, tetapi harus dibuktikan melalui pelaksanaan yang nyata serta kontribusi terukur terhadap pendapatan daerah.
Zulfikran menegaskan, skema e-Parking yang dirancang dan diluncurkan pada masa Mochtar Hasim perlu diuji kembali, terutama menyangkut efektivitas pelaksanaan di lapangan, pencapaian target penerimaan, serta manfaatnya bagi pengelolaan retribusi parkir di Kota Ternate.
“Jangan sampai program yang digadang-gadang sebagai bagian dari modernisasi pelayanan justru hanya bagus saat diluncurkan, tetapi tidak berjalan ketika diterapkan. Kalau sejumlah titik yang menjadi sasaran tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pemerintah harus menjelaskan apa penyebabnya dan sejauh mana target yang ditetapkan benar-benar tercapai,” tegas Zulfikran.
Menurutnya, keberhasilan program e-Parking tidak bisa hanya diukur dari keberadaan sistem elektronik atau pengumuman peluncurannya. Pemerintah harus mampu menunjukkan data penerimaan sebelum dan sesudah penerapan, jumlah titik yang aktif, tingkat kepatuhan pembayaran, serta kontribusi riil program tersebut terhadap PAD.
“Publik tidak membutuhkan program yang sekadar ramai saat diumumkan. Yang dibutuhkan adalah hasil, transparansi, dan manfaat yang dapat diukur. Jika implementasinya tidak berjalan sesuai target, maka evaluasi harus dilakukan secara terbuka, bukan dibiarkan tanpa penjelasan,” ujarnya.
Ia pun mendesak Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, untuk segera mengevaluasi kinerja pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tersebut. Zulfikran menilai, evaluasi diperlukan guna memastikan setiap kebijakan yang dijalankan perangkat daerah benar-benar didasarkan pada perencanaan matang, kesiapan teknis, dan target yang realistis.
Menurut Zulfikran, kebijakan e-Parking semestinya dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan, termasuk kesiapan infrastruktur, mekanisme pemungutan, pengawasan, serta sistem pelaporan penerimaan. Tanpa persiapan dan pengawasan yang memadai, program digitalisasi berisiko tidak memberikan hasil sebagaimana yang dijanjikan.
“Kalau sejak awal perencanaan tidak diikuti kesiapan pelaksanaan dan pengawasan yang serius, maka program seperti ini berpotensi menjadi sekadar omon-omon di atas kertas dan platform media sosial. Wali kota harus memastikan apakah program ini benar-benar berjalan, apa hasilnya, dan siapa yang bertanggung jawab ketika targetnya tidak tercapai,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan