Kembali Geruduk KPK, Formapas Tagih Janji KPK Periksa Rizal Marsaoly Terkait Enam Dugaan Korupsi

Sementara itu, anggaran CSS XXIII tahun 2025, pembangunan panggung Festival Pulau Hiri, serta renovasi papan nama Taman Asmaul Husna diminta diperiksa melalui dokumen kontrak, proses pengadaan, realisasi pembayaran, dan kesesuaian hasil pekerjaan.

Bagi Formapas, besarnya nilai anggaran menjadi alasan penting untuk membuka ruang pemeriksaan yang transparan. Namun, dugaan penyimpangan tetap harus dibuktikan melalui dokumen dan fakta hukum, bukan semata-mata berdasarkan nilai proyek atau pernyataan pihak tertentu.

Ketua Umum PP Formapas Malut, Riswan Sanun, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penggunaan anggaran publik.

Menurut dia, masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai pengelolaan uang daerah. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti setiap informasi secara objektif dan profesional.

“Kami datang ke KPK bukan untuk menghakimi siapa pun. Kami menuntut agar setiap informasi dan dugaan persoalan pengelolaan anggaran di Kota Ternate ditindaklanjuti secara serius. KPK harus berani menelusuri persoalan ini secara objektif dan profesional. Jangan sampai laporan dan pertanyaan masyarakat terus menggantung tanpa kejelasan,” tehas Riswan.

Ia menekankan, jabatan publik harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab dan keterbukaan. Apabila terdapat persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pihak-pihak terkait harus diberikan ruang untuk menjelaskan dan diklarifikasi sesuai mekanisme hukum.

“Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum. Siapa pun yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang sedang ditelusuri harus diperiksa sesuai prosedur. Karena itu, kami mendesak KPK memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Rizal Marsaoly, agar persoalan ini menjadi terang berdasarkan fakta dan bukti, bukan sekadar spekulasi,” pungkasnya.

Riswan menambahkan, tuntutan pemeriksaan bukanlah upaya menjatuhkan vonis kepada seseorang. Namun menurut dia, proses hukum yang profesional diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila bukti yang cukup ditemukan.

Formapas, kata dia, akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut aparat penegak hukum.