“Jangan balikkan persoalan ini seolah-olah mahasiswa menolak pembangunan. Kami justru mempertanyakan mengapa kebutuhan dasar mahasiswa Haltim belum diselesaikan, sementara pembangunan fasilitas lain dapat diprioritaskan. Kalau pemerintah merasa semua kebijakan sudah benar, maka tidak ada alasan untuk menghindari audiensi terbuka bersama mahasiswa,” pungkas Syankri.
Ia juga mendesak Bupati Haltim mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan krisis air bersih di Asrama Haltim serta memastikan kondisi dan pengelolaan aset tersebut diperiksa secara menyeluruh.
“Kami ingin persoalan ini dibuka berdasarkan data dan dokumen, bukan sekadar pernyataan. Karena itu, kami mendesak adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi dan pengelolaan Asrama Haltim, termasuk kejelasan status asetnya. Jika memang pengelolaannya sudah sesuai, tunjukkan dokumennya kepada publik,” tuturnya.
SeOPMI Haltim juga menuntut agar informasi APBD yang berkaitan dengan pembangunan Gedung Faifiye Unkhair dan Asrama BPK Perwakilan Maluku Utara dibuka kepada publik serta Pemerintah Daerah menjelaskan secara terbuka skala prioritas pembangunan.
Selain itu, SeOPMI meminta mahasiswa Haltim dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka dan mendesak adanya evaluasi terhadap kinerja Kabid Aset BPKAD Haltim sesuai hasil pemeriksaan.
SeOPMI menegaskan, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun aset daerah, maka dugaan tersebut harus dibuktikan melalui dokumen, mekanisme pemeriksaan, dan lembaga yang berwenang.
“Kami tidak datang untuk menuduh tanpa dasar. Kami meminta transparansi dan pemeriksaan. Tetapi jangan pula pemerintah berlindung di balik jawaban normatif ketika mahasiswa meminta penjelasan soal uang rakyat dan aset daerah,” kata Syankri.
SeOPMI Haltim menegaskan kembali bahwa mereka tidak menolak pembangunan. Namun, pembangunan harus berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat, transparansi anggaran, akuntabilitas, serta keadilan dalam menentukan skala prioritas.
***
Tinggalkan Balasan