Mimbarmalut.id — Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia (SeOPMI) Halmahera Timur mendesak Bupati Halmahera Timur (Haltim) untuk turun langsung merespons persoalan yang dihadapi mahasiswa Haltim di Kota Ternate.
Desakan tersebut berkaitan dengan kondisi Asrama Haltim yang hingga kini masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari krisis air bersih, fasilitas yang dinilai tidak layak, hingga pemeliharaan yang belum maksimal.
SeOPMI Haltim menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai masalah fasilitas bangunan. Kondisi itu menyangkut tanggung jawab Pemerintah Daerah Haltim dalam mengelola aset sekaligus memenuhi kebutuhan mahasiswa asal daerah yang sedang menempuh pendidikan di Kota Ternate.
Di sisi lain, SeOPMI mempertanyakan skala prioritas Pemerintah Daerah Haltim yang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Gedung Faifiye Universitas Khairun dan Asrama BPK Perwakilan Maluku Utara, sementara fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Haltim sendiri masih menghadapi persoalan mendasar.
“Kami tidak anti-pembangunan. Tetapi pemerintah harus menjelaskan skala prioritasnya. Jangan sampai pembangunan fasilitas baru berjalan, sementara mahasiswa Haltim yang menggunakan fasilitas daerah sendiri masih harus berhadapan dengan persoalan air bersih dan kondisi asrama yang tidak layak,” tegas Asyadi S. Ladjim, saat ditemui awak media pada Senin (5/10/2026) kemarin.
Koordinator Aksi (Korlap) dalam gerakan tersebut juga menuturkan bahwa, APBD merupakan uang rakyat sehingga setiap kebijakan penganggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat Haltim.
“Kami meminta Bupati Haltim jangan hanya memberikan jawaban normatif. Kami mendesak Bupati hadir langsung dan membersamai Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara serta Rektor Universitas Khairun untuk melakukan audiensi bersama mahasiswa Haltim. Duduk bersama, buka persoalan ini secara terang, dan jelaskan kepada mahasiswa dasar kebijakan serta skala prioritas anggaran pemerintah daerah,” ujar Asyadi.
SeOPMI juga mendesak agar Pemerintah Daerah membuka secara transparan dasar penganggaran, nilai anggaran, sumber anggaran, mekanisme penganggaran, serta manfaat publik dari pembangunan Gedung Faifiye Unkhair dan Asrama BPK Perwakilan Maluku Utara.
Sementara itu, Syankri Ciliu yang juga bertindak sebagai Korlap dalam gerakan tersebut menekankan bahwa mahasiswa tidak sedang meminta perlakuan khusus. Mereka hanya menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang adil terhadap kebutuhan dasar mahasiswa Haltim dan memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara transparan.
Tinggalkan Balasan