Mimbarmalut.id – Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), kembali didemo oleh sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Formahalsel Jakarta. Massa aksi mendesak agar lembaga anti rasuah itu segera memanggil dan memeriksa Muhammad Zaki Abdul Wahab, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Senin, (21/9/2026).
Selain Zaki Abd Wahab, Forum Mahasiswa Halmahera Selatan (Formahalsel) Jakarta juga mendesak agar seluruh Kepala Desa se-Halsel turut dipanggil dan diperiksa atas dugaan penyetoran anggaran Retreat tahun 2025 di IPD Jantinangor menggunakan Dana Desa (DD) yang nilainya lebih dari Rp6 Miliar.
Dugaan Pungli DD di wilayah Halsel ini disebut sama sekali tidak ditindak oleh pihak berwenang, olehnya itu, Formahalsel berharap agar KPK RI bisa turun tangan menelusuri dan menindak tegas para aktor utama dibalik biaya retreat yang membebani Dana Desa.
Sekedar diketahui, sebanyak 249 Desa di Halsel diwajibkan memotong Dana Desa (DD) untuk disetorkan ke penyelenggara Retreat sebesar Rp25 Juta per desa. Dari total setoran secara keseluruhan mencapai angka miliaran rupiha, hal ini kemudian memantik sorotan tajam dari sejumlah kalangan, termasuk Formahalsel di Jakarta.
Koordinator lapangan (Korlap), Alfian Sangaji mengatakan bahwa KPK RI harus serius dalam mengusut kasus pungli Dana Desa (DD) sebesar Rp6,2 Miliar yang diakali untuk biayai kegiatan Retreat para Kepala Desa di Halsel.
“Persoalan ini tidak boleh di biarkan, KPK RI dibawah kendali Bapak Setyo Budianto harus mengambil sikap tegas dalam menindak para koruptor di bangsa ini, terutama terkait dugaan pungli anggaran Dana Desa untuk biaya Retret para Kades di Tahun 2025 sebesar Rp 6,2 Miliar,” pungkas Alfian dalam pres rilis yang diterima media ini.
Alfian menuturkan, ada dugaan kuat keterlibatan Kepala DPMD, sdr. M. Zaki sebagai pihak yang memerintahkan agar seluruh Kepala Desa di Halsel menyetor DD per desa Rp25 juta ke penyelenggara kegiatan Retreat tanpa melalui Musywarah Desa (Musdes).
“Terkait skema perampokan Dana Desa ini, ada instruksi dari Kadis DPMD, Muhammad Zaki Abdul Wahab kepada 249 Kepala Desa untuk melakukan pembayaran dengan masing-masing Rp25 juta, yang jika ditotalkan sebesar Rp 6,2 miliar,” ujarnya.
Lebih jauh, Alfian mengungkapkan bahwa hasil investigasi dan penelusuran yang dilakukan, menemukan sejumlah bukti percakapan whatsapp group diberinama (Solidaritas Kades). Dalam percakapan group tersebut, memperlihatkan Ketua Apdesi Halsel, Abdul Aziz Al-Amari mengarahkan para Kepala Desa agar segera menyetor Dana Desa (DD) ke Panitia Penyelenggara kegiatan Retreat atas perintah DPMD.
Tinggalkan Balasan