Sorotan serupa jug disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, dr. Fathiyah Suma, M.Kes. Ia menilai persoalan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak aktivitas pertambangan memiliki kompleksitas yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Fathiyah menyinggung kekhawatiran terhadap konsumsi pangan, termasuk ikan, yang berpotensi terpapar pencemaran seperti merkuri. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berkontribusi terhadap berbagai persoalan kesehatan masyarakat.
“Pada remaja perempuan bisa mengakibatkan anemia, kualitas kesehatan menstruasi yang buruk, dan masalah kesehatan reproduksi,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Menurutnya, intervensi kesehatan secara langsung hanya menangani sebagian dari persoalan, sementara faktor lainnya berkaitan dengan nutrisi, air bersih, sanitasi, perlindungan sosial, dan sektor lainnya.
Karena itu, persoalan perempuan di kawasan pertambangan dinilai membutuhkan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya respons dari pemerintah bidang kesehatan.
Persoalan sosial pun turut menjadi bagian yang dibahas dalam workshop tersebut. Direktur Daulat Perempuan (Daurmala), Maluku Utara, Nurdewa Syafar mengungkapkan adanya dugaan peningkatan praktik prostitusi di sejumlah wilayah yang berkembang di sekitar aktivitas pertambangan.
Ia mengaku pernah menemukan kasus yang menurutnya mengkhawatirkan, termasuk keterlibatan remaja perempuan.
“Saya pernah menemukan remaja perempuan yang baru berusia 15 tahun sebanyak 19 orang dari berbagai kabupaten/kota di Maluku Utara membooking 19 kamar. Mereka disebut dipesan oleh pekerja tambang pada saat penerimaan gaji,” ungkap Nurdewa.
Pernyataan tersebut lanjut Nurdewa, menjadi salah satu perhatian serius dalam forum, terutama karena menyangkut perlindungan anak dan perempuan, Namun, informasi tersebut merupakan keterangan narasumber dalam workshop dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Tinggalkan Balasan