Mimbarmalut.id – Kasus dugaan korupsi pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Kepulauan Sula tahun 2021 yang saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, menyeret nama seorang kontraktor asal Pangkep, Sulawesi Selatan, yakni Andi Muhammad Khairul Akbar alias Puang.
Namun, pihak kuasa hukum menilai keterlibatan Puang dalam perkara tersebut merupakan kekeliruan, karena proyek BMHP yang pernah dikerjakan kliennya bukan berada di Kabupaten Kepulauan Sula, melainkan di Luwuk, Sulawesi Tengah.
Kuasa hukum Puang, Desy Karinina Boamona, menjelaskan bahwa kliennya memang pernah melakukan pengadaan BMHP pada tahun yang sama. Akan tetapi, pengadaan tersebut dilakukan untuk kebutuhan proyek di Luwuk, bukan untuk distribusi ke Kepulauan Sula sebagaimana perkara yang kini ditangani aparat penegak hukum.
“Klien kami memang pernah melakukan pengadaan BMHP, tetapi proyek itu untuk Luwuk, bukan untuk Kepulauan Sula. Jadi sangat tidak tepat jika kemudian dikaitkan dengan perkara BTT BMHP Sula,” ujar Desy.
Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi serta dokumen yang telah diperiksa dalam persidangan, tidak ditemukan adanya hubungan antara Puang dengan pengadaan BMHP di Kepulauan Sula.
Desy menerangkan, pada saat itu Puang melakukan pembelian barang medis di Jakarta melalui seorang perempuan bernama Astrid. Barang-barang tersebut kemudian dibawa ke jasa pengiriman (cargo) sesuai alamat tujuan yang diarahkan langsung oleh Puang.
“Seluruh barang dikirim ke Luwuk sesuai alamat penerima yang diberikan klien kami kepada pihak cargo di Jakarta,” katanya.
Ia menambahkan, pengiriman tersebut juga diperkuat dengan dokumen surat pesanan yang menggunakan kop surat Pemerintah Kabupaten Banggai, Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam dokumen itu, proyek pengadaan dilakukan oleh pelaksana atas nama PT HAB Lautan Bangsa dan seluruh barang dikirim ke Luwuk.
“Ini bisa dibuktikan melalui dokumen pengiriman maupun surat pesanan. Jadi jelas, barang-barang itu tidak pernah dikirim ke Kepulauan Sula,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan