Mimbarmalut.id – Penunjukan pejabat berinisial AHP alias Mito sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di wilayah timur Indonesia menuai sorotan dan kekhawatiran dari berbagai kalangan.
Alih-alih menghadirkan semangat pembenahan, keputusan tersebut justru memunculkan pertanyaan serius terkait rekam jejak yang pernah melekat pada yang bersangkutan.
AHP bukanlah nama baru dalam dunia proyek infrastruktur. Publik masih mengingat betul keterkaitannya dengan dugaan praktik pengumpulan dana dari kontraktor pada proyek jalan yang pernah menjadi perhatian aparat penegak hukum beberapa tahun lalu.
Meski hingga kini tidak pernah dijelaskan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat, catatan tersebut dinilai sebagai fakta yang tidak bisa begitu saja diabaikan.
Yang menjadi perhatian utama bukan semata soal masa lalu, melainkan potensi berulangnya pola lama melalui jaringan dan relasi yang telah terbangun selama bertahun-tahun.
Banyak pihak menilai hubungan antara pejabat dan kontraktor yang telah mengakar tidak mudah diputus hanya karena pergantian jabatan atau waktu yang berlalu.
Praktisi Hukum Bahmi Bahrun, S.H kepada media ini menyebutkan kekhawatiran semakin menguat karena posisi yang kini diemban AHP memiliki peran strategis dalam pengelolaan proyek infrastruktur bernilai besar.
Jabatan tersebut kata Bahmi, membuka ruang interaksi yang luas dengan kontraktor maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Selain itu, praktik-praktik yang bermasalah dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek kerap berawal dari jaringan lama yang tetap dipertahankan. Ketika figur yang pernah dikaitkan dengan persoalan serupa kembali menduduki posisi strategis, maka publik memiliki alasan kuat untuk mempertanyakan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Tinggalkan Balasan