Jika kondisi ini benar terjadi, maka DPRD dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) diminta segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Ternate.
“Karena keterlambatan pembayaran gaji dan THR ASN bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap regulasi pemerintah pusat dan hak pegawai yang dilindungi undang-undang,” tegas Muamil Sunan mengakhiri.
***
Halaman
1 2
Tag Terkait:
Tinggalkan Balasan