Wakil rakyat menyesalkan keterlambatan tersebut. Mereka menilai, jika anggaran yang telah dialokasikan untuk pembayaran THR justru digunakan untuk membiayai kegiatan lain, maka hal itu harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Kalau benar anggaran THR dipakai untuk kegiatan lain, ini serius. Pemerintah wajib menjelaskan. Bahkan berpotensi ada sanksi dari pemerintah pusat,” turur salah satu sumber di internal DPRD.
Isu dugaan pergeseran anggaran ini semakin menguat di tengah masyarakat. Publik mendesak Pemerintah Kota Ternate transparan dalam menjelaskan penyebab keterlambatan, agar tidak menimbulkan spekulasi liar. Apalagi, informasi yang beredar menyebutkan anggaran THR diduga telah digunakan untuk membiayai kegiatan lain sebelum hak ASN dibayarkan.
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari pihak Pemkot Ternate terkait isu tersebut.
***
Tinggalkan Balasan