Besarnya anggaran honorarium ini memunculkan dugaan bahwa pola penganggaran di Sekretariat Daerah Tidore Kepulauan lebih berorientasi pada kegiatan rapat dan pembagian honorarium dibandingkan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Jika ditotal secara keseluruhan, belanja makan minum, ATK, rapat, dan honorarium di Sekretariat Daerah Tidore Kepulauan nilainya mencapai lebih dari Rp 6 miliar. Anggaran sebesar ini dinilai sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang masih banyak belum terpenuhi, seperti infrastruktur, bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ironisnya, sebagian besar belanja tersebut dilakukan melalui sistem e-purchasing yang seharusnya menjamin transparansi dan efisiensi anggaran. Namun dalam praktiknya, nilai anggaran yang muncul justru sangat besar dan menimbulkan kecurigaan publik.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar dari masyarakat, apakah belanja-belanja tersebut benar-benar sesuai kebutuhan, atau justru hanya menjadi modus penghabisan anggaran melalui kegiatan rapat, makan minum, dan honorarium?
Sementara itu, Sekretaris Daerah Tidore Kepualauan, Ismail Dukomalamo, ketika dikonfirmasi media ini menjelaskan bahwa untuk anggaran honorarium dan tim yang nilainya capai Rp 2 Miliar lebih itu adalah Honor Muspida.
“Itu Honor Muspida, kalu Rapat Koordinasi SKPD Nilai Rp. 3.004.571.000,- itu Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Walikota, Wakil, Sekda dan Semua Pegawai Setd,” ujar Ismail Dukomalamo.
***
Tinggalkan Balasan